Home / berita umum / Aset Pabrik Aspal Bernilai Rp 6 M Di Sita KPK Dari Bupati Lampung Selatan

Aset Pabrik Aspal Bernilai Rp 6 M Di Sita KPK Dari Bupati Lampung Selatan

Aset Pabrik Aspal Bernilai Rp 6 M Di Sita KPK Dari Bupati Lampung Selatan  РKPK kembali mengambil beberapa asset berkenaan perkara perkiraan tindak pidana pencucian uang oleh Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. Asset yg diambil merupakan pabrik aspal PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) .

” KPK mengerjakan penyitaan tanah yg di atasnya berdiri perusahaan aspal Mix Plant PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) , yg ada di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018) .

Febri menyebutkan prediksi nilai pabrik serta tanah itu lebih kurang Rp 6 miliar. Walaupun udah diambil KPK, pabrik itu tetap beroperasi.

” Prediksi nilai lebih kurang Rp 6 miliar. Ini menaikkan jejeran asset yg dikira punya ZH (Zainudin Hasan) dalam perkara TPPU, ” ujarnya.

” Pabrik itu tetap beroperasi jadi penyitaan tak menyudahi operasional pabrik. Kelak diakhir baru dihitung keutungan pabrik itu apa sebagain masuk jadi punya negara umpamanya bila divonis di pengadilan, serta berapa besar operasional yang lain bakal dihitung, ” sambung Febri.

Awal kalinya, KPK udah mengambil sejumlah sektor tanah, bangunan, sampai speedboat dalam perkara perkiraan TPPU Zainudin Hasan. Beberapa asset itu dikira disamarkan dengan nama keluarga Zainudin, seperti nama anaknya

Zainudin, sebagai adik Ketua MPR Zulkifli Hasan, diputuskan jadi terduga TPPU. Zainudin udah lebih dahulu diputuskan jadi terduga perkara perkiraan suap.

Dalam perkara suap, Zainudin dikira dapatkan imbalan berwujud fee project sebesar 10-17 prosen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Terduga beda yang menyandang status terduga merupakan Gilang Ramadan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho bertindak sebagai anggota DPRD Propinsi Lampung, serta Anjar Asmara bertindak sebagai Kepala Dinas PUPR.

KPK pun menelusuri saluran duwit Rp 57 miliar dalam perkara perkiraan suap ke Zainudin. Duwit itu dikira dari beberapa project sejak mulai 2016 sampai 2018.

About admin