Home / berita umum / Kabupaten Tasikmalaya Non Aktif Kodir Menyunat Dana Hibah Yayasan

Kabupaten Tasikmalaya Non Aktif Kodir Menyunat Dana Hibah Yayasan

Kabupaten Tasikmalaya Non Aktif Kodir Menyunat Dana Hibah Yayasan  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya non aktif Abdul Kodir didakwa menyunat dana hibah yayasan tahun budget 2017. Abdul beralasan penyunatan duwit dikerjakan untuk aktivitas keagamaan.

Hal tersebut tertuang dalam surat gugatan yang dibacakan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa barat Andi Adika dalam sidang yang berjalan di area 6 Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (10/12/2018) .

” Terdakwa kala itu mengatakan perlu beberapa uang dengan dalih untuk membayar aktivitas MQK (Musabaqoh Qirotil Khutub) lantaran aktivitas itu tiada dapat dukungan dengan budget, ” ujar jaksa Kejati Andi Adika kala membacakan dakwaannya.

Untuk memuluskan maksudnya itu, Abdul menyebut Alam Rahadian serta Eka Ariansyah dua orang pegawai negeri sipil (PNS) sisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Tasikmalaya. Pada kedua-duanya, Abdul menyuruh mencari proposal menyerahkan dana hibah manfaat menyerap dana hibah yang ada dalam aturan Bupati (Perbup) nomer : 900/kep. 41-BPKAD/2017.

” Seandainya kelak budget turun, karena itu untuk terdakwa 50 prosen serta untuk saksi Alam serta saksi Eka 50 prosen, ” ujarnya. Ke dua PNS lantas memohon dukungan pada Lia Sri Mulyani yang gak beda kerabat dari Eka. Lia disuruh dukungan dikarenakan dirasa miliki jaringan luas.

” Lantas saksi Lia memohon dukungan pada saksi Mulyana untuk mendapatkan proposal dengan perjanjian saksi Mulyana memperoleh 17, 5 prosen dari keseluruhan pencairan, ” ujarnya.

Dari Mulyana, lantas ke arah ke Setyawan. Mulyana memohon Setyawan mendapatkan proposal dengan perjanjian mendapatkan 10 prosen dari keseluruhan budget yang dicairkan.

” Selesai mendapatkan perintah dari saksi Mulyana, saksi Setyawan mengabari beberapa yayasan yang perlu dana hibah. Hingga terkumpul sejumlah 16 yayasan, ” kata jaksa.

Menurut jaksa, menurut Clausal 8 aturan Bupati (Perbup) Tasikmalaya nomer 14 tahun 2016 yayasan penerima hibah mesti tercatat pada Kementerian Hukum serta HAM. Setyawan terus lewat saksi Berbudi mengatur pembuatan akta notaris pendirian 13 yayasan. Sesaat 3 yayasan beda telah tercatat.

Dalam perjalanannya, muncul Perbup nomer : 900/kep. 436-BPKAD/2017 terkait pergantian atas ketetapan Bupati Tasikmalaya terkait pemastian penerima dana hibah. Dalam hal tersebut, ada menambahkan 5 yayasan hingga semua sejumlah 21 yayasan.

Tragisnya, 21 yayasan itu rata-rata adalah yayasan atau instansi keagamaan. Sekda serta anak buahnya memotong dana hibah meraih 90 prosen atau semasing yayasan cuma memperoleh 10 prosen dari banyaknya yang di ajukan serta udah diketahui.

About admin