Home / berita umum / Munarman Menjelaskan Pendaftaran Izin Satu Organisasi Masyarakat Berbentuk Sukarela

Munarman Menjelaskan Pendaftaran Izin Satu Organisasi Masyarakat Berbentuk Sukarela

Munarman Menjelaskan Pendaftaran Izin Satu Organisasi Masyarakat Berbentuk Sukarela – Munarman seringkali menyentuh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan belum tuntasnya perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Sekretaris Umum FPI ini menjelaskan pendaftaran izin satu organisasi masyarakat berbentuk suka-rela.

Munarman menjelaskan keputusan MK yang dimaksudnya adalah keputusan MK nomer 82/PUU-XI/2013. Menurut dia, orang yang menggaungkan masalah izin organisasi masyarakat ialah orang yang tidak pahami hukum.

Disaksikan dari salinan keputusan yang diupload di situs MK, keputusan itu berisi masalah masalah Pengujian UU Nomer 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Organisasi masyarakat) pada UUD 1945. Pemohon uji materi (judicial ulasan) itu adalah PP Muhammadiyah yang diwakilkan Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum serta Abdul Mu’ti sebagai Sekretaris Umum yang memegang waktu itu.

Satu diantara alasan yang diserahkan pemohon adalah pengujian pembedaan organisasi masyarakat di cakupan nasional, propinsi, serta kabupaten/kota yang ditata dalam Masalah 8, Masalah 23, Masalah 24, serta Masalah 25 UU 17/2013. Dalam putusannya, MK mengatakan alasan pemohon beralasan menurut hukum.

“Pemohon mendalilkan, ketetapan itu berlawanan dengan prinsip kebebasan berserikat sebab pembedaan itu memiliki kandungan penetapan yang disebut bentuk pengkerdilan arti kebebasan berserikat,” demikian bunyi dalam salinan itu seperti diambil detikcom, Minggu (28/7/2019).

Pada alasan itu, Mahkamah memperhitungkan penetapan cakupan organisasi masyarakat dalam UU pada cakupan nasional, propinsi, atau wilayah bisa batasi perkembangan organisasi masyarakat. Karena mungkin organisasi masyarakat yang awalannya ada pada tingkat kabupaten dapat berkembang dengan mempunyai cakupan nasional.

Hal sebaliknya dapat juga berlangsung yaitu saat organisasi masyarakat berlingkup nasional yang kehilangan organisasi daerahnya. Hingga organisasi masyarakat itu tidak bisa disebutkan organisasi masyarakat cakupan nasional. MK memandang tidak ada kebutuhan yang terusik jika ada organisasi masyarakat yang cuma punyai kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota tetapi mempunyai cakupan pekerjaan lebih luas.

Diluar itu, MK menyorot pembedaan serta penetapan satu organisasi masyarakat seperti yayasan serta perkumpulan yang sifatnya tidak selamanya mempunyai kepengurusan serta bertahap dengan nasional. Walau demikian, MK memandang yayasan serta perkumpulan tidak bisa dibatasi untuk mengadakan pekerjaan cakupan nasional.

“Mahkamah memandang, pembedaan cakupan Organisasi masyarakat itu bisa mengekang prinsip kebebasan berserikat serta keluarkan opini yang ditanggung oleh konstitusi,” katanya.

Dalam keputusan itu, MK mengevaluasi masalah terdaftarnya organisasi masyarakat di pemerintah. MK mengatakan satu organisasi masyarakat dapat daftarkan diri ke pemerintah atau tidak daftarkan diri.

“Menurut Mahkamah, sebagai prinsip inti buat Organisasi masyarakat yang tidak memiliki badan hukum, bisa daftarkan diri pada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab karena itu serta dapat tidak daftarkan diri. Saat satu Organisasi masyarakat yang tidak memiliki badan hukum, sudah daftarkan diri sebaiknya disadari keberadaannya jadi Organisasi masyarakat yang bisa lakukan pekerjaan organisasi dalam cakupan wilayah atau nasional,” tuturnya.

Mahkamah mengatakan berdasar prinsip kebebasan bergabung serta berserikat, satu organisasi masyarakat tidak bisa dilarang beraktivitas. Tetapi, MK mewajibkan organisasi masyarakat tidak bisa lakukan pelanggaran hukum.

“Satu Organisasi masyarakat bisa daftarkan diri di tiap tingkat lembaga pemerintah yang berkuasa karena itu. Sebaliknya berdasar prinsip kebebasan bergabung serta berserikat, satu Organisasi masyarakat yang tidak daftarkan diri pada lembaga pemerintah yang berkuasa tidak mendapatkan service dari pemerintah (negara), tapi negara tidak bisa memutuskan Organisasi masyarakat itu jadi Organisasi masyarakat terlarang, atau negara pun tidak bisa melarang pekerjaan Organisasi masyarakat itu selama tidak lakukan pekerjaan yang mengganggu keamanan, keteraturan umum, atau lakukan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Awalnya, Jokowi saat interviu dengan Associated Press (AP) menyebutkan ‘sepenuhnya mungkin’ melarang FPI dalam lima tahun paling akhir dianya memegang. Jokowi mengutamakan larangan FPI ini mungkin dikerjakan bila FPI tidak searah dengan ideologi bangsa serta meneror keamanan NKRI.

“Bila pemerintah mengevaluasi dari pemikiran keamanan serta ideologi tunjukkan jika mereka (FPI, red) tidak searah dengan bangsa,” kata Jokowi seperti dikutip AP, Sabtu (27/7).

Selain itu, Menko Polhukam menjelaskan pemerintah sedang menilai kegiatan FPI. Perpanjangan izin Surat Info Tercatat (SKT) Organisasi masyarakat FPI belum diberi sebab proses pelajari masih digerakkan.

“Selanjutnya untuk FPI, organisasi ini kan sebetulnya izinnya telah habis tanggal 20 Juni waktu lalu, tetapi sesaat ini kan belum ditetapkan ya izin itu diteruskan, dilanjutkan, diberi ataukah tidak,” kata Menko Polhukam Wiranto selesai rapat pengaturan hanya terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

“Mengapa kita belum memberi sebab kita masih memahami, dikerjakan satu pelajari dari aktivitasnya sepanjang ia ada, organisasinya, trek record-nya sedang diatur, organisasi memang wajar diberi izin ataukah tidak,” sambungnya.

Sebelum itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan ada 10 ketentuan yang belum dipenuhi FPI berkaitan perpanjangan izin Surat Info Tercatat (SKT) Organisasi masyarakat. Tjahjo menjelaskan tidak ada batas waktu perpanjangan izin organisasi masyarakat.

Selain itu, Dirjen Politik serta Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menjelaskan ketentuan yang belum dipenuhi FPI ialah referensi Kementerian Agama sampai AD/ART. Diluar itu, FPI belum tanda-tangani berkas AD/ART yang dikirim, punyai permasalahan sekretariat, belum kantongi beberapa surat pengakuan, serta yang lain.

About penulis77