Pendataan Belum Sinkron, Warga Miskin dan Lansia di Mojokerto Terlantar

Pendataan Belum Sinkron, Warga Miskin dan Lansia di Mojokerto Terlantar – 8. 500 Keluarga miskin penerima program keluarga keinginan (PKH) tidak dapat mencairkan pertolongan pangan non tunai (BPNT) 2018. Belumlah sinkronnya pendataan daerah dengan pusat jadi sebabnya. Masalah yang juga sama menyebabkan 72 lanjut usia terlantar gigit jari.

Kepala Bagian Perlindungan serta Agunan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Susi Sri Utami menyampaikan, 72 lanjut usia terlantar menyebar di Kecamatan Puri serta Trowulan. Sampai akhir 2017, mereka terdaftar menjadi penerima program asistensi sosial lanjut usia terlantar (Aslut).

Tiap-tiap bulannya beberapa lanjut usia ini terima bansos dari Kementerian Sosial Rp 200 ribu/bulan. Pencairannya tiap-tiap 4 bulan sekali.

Semenjak awal 2018, kata Susi, program Aslut diintegrasikan dengan PKH. Hingga 72 lanjut usia terlantar itu terdaftar menjadi penerima PKH sebesar Rp 500 ribu/tiga bulan atau Rp 2 juta/tahun.

Akan tetapi sampai akhir triwulan ke-3 tahun ini, bansos itu tidak kunjung dapat dicairkan. Tidak pelak beberapa lanjut usia yang hidup sebatang kara itu mesti gigit jari.

” Di data kami mereka telah masuk menjadi penerima PKH. Hambatan pencairan kami kurang tahu karena hasilnya di pusat (Kemensos). Seringkali kami tanyakanlah cuma disuruh untuk menanti. Hingga semenjak awal 2018 mereka tidak sempat terima PKH, ” kata Susi pada detikcom di kantornya, Jalan RA Basuni, Sooko, Rabu (5/9/2018).

Tidak sinkronnya data Pemda dengan Kemensos, lanjut Susi, juga menyebabkan 8. 500 keluarga penerima PKH di Kabupaten Mojokerto tidak dapat mencairkan BPNT semenjak awal 2018.

Menurutnya, beberapa ribu keluarga miskin itu masuk grup pelebaran, yaitu penerima PKH yang baru diserahkan akhir 2017 sampai awal tahun ini.

Pertolongan pangan Rp 110 ribu/bulan itu sebetulnya telah masuk di rekening mereka. Akan tetapi saldo di rekening penerima PKH tidak dapat dicairkan karena ada kekeliruan data.

” Keadaan kartu ATM mereka tidak berhasil injek, saldo ada tetapi tidak dapat dicairkan karena bank tidak dapat aktifkan kartu. Itu mesti ada pembetulan data. Sekarang ini data pembetulan telah siap, akan kami kirim ke Jakarta, ” jelas Susi.

Susi memberikan, penerima PKH di Kabupaten Mojokerto sekarang ini sampai 39 ribu keluarga miskin. Sesaat penerima BPNT sebesar 65 ribu KK. Tiap-tiap penerima PKH diyakinkan juga terima BPNT.

Nilai bansos PKH terbagi dalam komponen pendidikan serta kesehatan Rp 1, 89 juta/tahun, dan komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia serta disabilitas Rp 2 juta/tahun.