Tidak Adanya Manajemen Penaggulan Bencana Di Lombok

Tidak Adanya Manajemen Penaggulan Bencana Di Lombok – Gempa terus-menerus yg mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa keprihatinan tersediri untuk penduduk Indonesia.

Tubuh Meteorologi, Kalimatologi serta Geofisika (BMKG) mencatat sampai saat ini udah ada sejumlah 852 gempa mengguncang lokasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa susulan itu berlangsung berturutan serta memicu kira-kira 481 jiwa wafat.

Guru Besar Kampus Pelita Keinginan, Manlian Ronald. A. Simanjuntak memaparkan jika yang perlu jadi perhatian oleh penduduk ialah gempa merupakan ” bencana ” bukan ” resiko “. Bencana berbasiskan kesiapsiagaan serta penanggulangan cepat, bukan berbasiskan mencegah.

” Hingga kita bisa tahu jika gempa menjadi bencana tidak bisa dihindari (force majeur). Biarpun gempa tidak bisa dihindari, akan tetapi kita bisa pelajari ciri-ciri serta prilaku gempa yg berlangsung, “

Selanjutnya, Manlian juga memaparkan jika BMKG merupakan sumber utama perubahan prilaku serta ciri-ciri kapasitas gempa, sebagai rujukan semua rakyat Indonesia. Hingga, kabar valid perihal prilaku bencana termasuk juga gempa datang dari 1 pintu ialah BMKG yg dilakukan tindakan oleh BNPB, BPBD serta Dinas Berkenaan di Pemda.

” BNPB, BPBD serta Dinas Penanggulangan serta Penyelamatan Bencana di Daerah jadi ‘motor’ penanggulangan bencana di daerah dengan cara terbaik, ” katanya.

Manlian lantas mereferensikan ada Manajemen Penanggulangan Bencana di tingkat daerah serta tingkat nasional. Manajemen Penanggulangan Bencana di tingkat daerah serta nasional, jelas Manlioan punya sifat kesiapsiagaan yg bahkan juga bisa menanggulangi efek bencana yg berlangsung.

” Diperlukannya Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah yg berisi hal Penyusunan Area Daerah baik yg riskan atau aman pada bencana, ” jelas Manlian.

Lantas, Manlian meneruskan, mesti ada rencana Area Daerah berdasar pada kapasitas prilaku gempa. Ada ” Ketentuan & Standard Penanggulangan Bencana ” di daerah yg unik dibanding daerah yang lain. Dalam perihal ini, Ketentuan & Standard Penanggulangan Bencana di semasing daerah (propinsi, kabupaten, kota) bukan punya sifat ” copy-paste “.

” Terus ada proses sosialisasi berkala terhadap penduduk perihal materi Manajemen Penanggulangan Bencana di daerah. Lantas memaksimalkan Team Penanggulangan Bencana di daerah yang bisa mengikutsertakan penduduk lokal dan mensahkan SOP Penanggulangan Bencana di Daerah, “

Manajemen Penanggulangan Bencana di tingkat nasional, sampai Manlian, akan teruslah mendokumentasi semua efek bencana. Pemerintah Pusat jadi ” umbrella ” penanggulangan bencana di tingkat nasional.