Wakil Gerindra Fadli Zon Mengkritik Penetapan Upah BPIP

Wakil Gerindra Fadli Zon Mengkritik Penetapan Upah BPIP - Wakil Ketua DPR sekalian Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik keras penetapan upah beberapa petinggi Tubuh Pembinaan Ideologi Pancasila yang diatas Rp 100 juta. Fadli mengatakan pihak Istana boros dalam memakai aturan!

” Perpres itu memberikan begitu borosnya pihak Istana dalam mengelola aturan, sekalian tunjukkan inkonsistensi mereka pada agenda reformasi birokrasi yang sampai kini senantiasa didengung-dengungkan, ” kritik Fadli lewat info tertulisnya, Senin (28/5/2018).

Upah petinggi BPIP, termasuk juga Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Dewan Pengarah, ditata lewat Ketetapan Presiden (Perpres) No 42/2018. Untuk Fadli, Perpres itu bertolak belakang dengan keadaan ekonomi bangsa sekarang ini.

” Di dalam keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah jadi menghambur-hamburkan aturan untuk satu instansi ad hoc, ” kritik dia.

Dalam catatan Fadli, semestinya ada empat cacat serius yang terdapat dalam Perpres itu. Dari bagian logika manajemen di instansi apa pun, kata Fadli, upah direksi atau eksekutif tentunya senantiasa semakin besar dari pada upah komisaris, walau komisaris menjadi wakil pemegang saham. Fadli menyebutkan beban kerja paling besar memanglah berada di direksi atau eksekutif.

” Nah, susunan upah di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana dapat upah Ketua Dewan Pengarahnya semakin besar dari upah Kepala Tubuhnya sendiri? Dari tempat mana stylenya?! ” memprotes Fadli.

Fadli juga heran kenapa beberapa petinggi BPIP mau-mau saja terima Perpres 42/2018 itu.

” Lebih aneh kembali bila mereka semuanya tak memberi penolakan atas susunan upah yang aneh ini! ” cecar Fadli.

Upah tinggi untuk petinggi BPIP diliat Fadli juga tidak pas dari bagian etis. BPIP bukanlah BUMN atau bank sentral yang dapat hasilkan keuntungan, jadi menurut Fadi upah tinggi untuk beberapa petinggi BPiP begitu salah.

” Cobalah Anda pikirkan, upah presiden, wapres, menteri, serta pimpinan instansi tinggi negara yang tanggung jawabnya semakin besar saja tak sebesar itu, ” jelasnya.

Disamping itu, anggota Tubuh Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade juga mengatakan hal sama. Menurut Andre, pemerintah seperti abai dengan keadaan ekonomi rakyat.

” Pemerintah kurang sensitif karna sekarang ini rakyat banyak yang sulit. Ekonomi jeblok, pengangguran bertambah, ehhh elite di beri upah ‘wah’, ” kata Andre

” Rezim ini tak pikirkan perasaan rakyat. Dahulu janji kalau menteri tak bisa rangkap jabatan dengan parpol. Kami makin percaya kalau kebijakan ini mau menaikkan support supaya 2019 rezim ini ditukar, ” tambah dia.